Mahasiswa News — Pada Mei 2026, banjir merendam 1.436 rumah di Kabupaten Bungo, Jambi, setelah Sungai Batang Bungo dan anak sungainya meluap karena hujan deras, menurut data sementara dari BPBD. Seperti biasanya, posko dibuat, bantuan diberikan, air surut, lalu permasalahan itu dilupakan sampai hujan tiba kembali. Pola ini keliru karena menganggap akibat sebagai persoalan yang paling utama. Banjir dan longsor di Jambi adalah akibat dari pengelolaan hutan di daerah hulu yang tidak baik, dan masalah ini akan terus terjadi selama izin di daerah hulu tidak diperiksa dan izin baru tidak ditunda.
Hutan Jambi tinggal sedikit. KKI Warsi mencatat bahwa Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan dalam 52 tahun terakhir, sehingga tersisa hanya 929.899 hektare, yang setara dengan 18,54 persen dari luas daratan Jambi. Laju pengurangan hutan melambat, namun pembukaan lahan tetap berlangsung: 160.105 hektare lahan dibuka selama tahun 2023. Walhi Jambi, dengan analisis dalam periode yang berbeda, mencatat hilangnya tutupan lahan sebesar 993.453 hektare dari tahun 2001 hingga 2024, terutama di daerah hulu DAS Batanghari dan Pengabuan Lagan. Kedua angka dari lembaga tersebut tidak bisa dijumlahkan, tetapi arahnya sama.
Siapa yang membuka lahan itu? Warsi menyebutkan bahwa perkebunan skala besar, khususnya kelapa sawit, pengembangan tambang, dan kebakaran merupakan faktor utama yang berpengaruh. Walhi mengatakan bahwa izin PBPH menyebabkan kerusakan terbesar, yaitu 53,35 persen, meski angka tersebut belum diverifikasi oleh pihak independen. Penekanan mereka berbeda, tetapi keduanya berbicara tentang pembukaan lahan dalam skala yang besar. Negara yang memberi izin harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi di wilayah yang ia izinkan.
Pembela kebijakan akan mengatakan bahwa penyebabnya adalah hujan, dan argumen tersebut tidak bisa ditepis begitu saja. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci mengatakan bahwa curah hujan di Kerinci pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Curah hujan pada bulan Desember mencapai 399 milimeter, sedangkan biasanya berkisar antara 200 hingga 300 milimeter. Data Kerinci ini hanya contoh pembanding, bukan data curah hujan Bungo pada Mei 2026. Namun besarnya hujan hanyalah satu sisi. Sisi lainnya adalah seberapa banyak air yang bisa disimpan oleh lingkungan sekitar dan seberapa cepat sungai bisa mengalirkan air tersebut. Warsi mengatakan bahwa pendangkalan Sungai Batang Merao karena penambangan pasir secara ilegal menyebabkan banjir di Kerinci menjadi lebih parah. Pada 14 November 2026, Prof. Aswandi Idris dari Universitas Jambi mengatakan bahwa penggarapan lahan di daerah hulu yang melebihi kemampuan lingkungan menyebabkan sedimentasi di Sungai Batanghari, dan luas hutan yang ada di sepanjang sungai berkurang hampir 30 persen.
Data ini tidak menunjukkan bahwa banjir Bungo pada Mei 2026 terjadi hanya karena pembukaan hutan di daerah hulunya; setiap peristiwa harus dianalisis secara terpisah. Tapi ketika hutan semakin menyusut, sungai semakin dangkal, dan banjir terjadi berulang di beberapa daerah aliran sungai, hubungannya terlalu erat untuk diabaikan saja. Hujan memang tidak bisa dikontrol, tetapi kita bisa mengatur tutupan hutan dan kondisi sungai.
Sayangnya, beberapa solusi yang ditawarkan justru berisiko menggeser masalah ke tempat lain. Jambi mengusulkan 17.000 hektare untuk area pertambangan rakyat, namun Walhi menolak usulan tersebut karena dianggap melegalisasi kerusakan lingkungan di DAS Batanghari dan Pengabuan Lagan. Menata tambang tanpa memulihkan sumber daya di atasnya hanya membuat kerusakan yang ilegal menjadi sah secara hukum. Perhutanan sosial membutuhkan pengawasan. Laporan Mongabay bulan Agustus 2026 tentang PT Wirakarya Sakti di Tebo mengungkap bahwa skema tersebut digunakan untuk memperluas pasokan kayu dari hutan tanaman industri, yang berdampak pada habitat gajah dan menyebabkan konflik agraria. Perusahaan mengatakan bahwa hanya kemitraan yang resmi dan memiliki dokumen yang sah yang diakui. Satu kasus tidak mungkin mewakili semua, tetapi sebuah skema yang bagus dalam teori bergantung pada cara pengawasan dilakukan di lapangan.
Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan tiga hal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Kehutanan. Pertama, audit terbuka terhadap izin PBPH yang sudah ada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), disertai penundaan penerbitan izin baru hingga audit selesai; Walhi menyebutkan bahwa tiga perusahaan telah atau sedang mengajukan permohonan PBPH baru dengan luas total 32.661,95 hektare. Kedua, pemulihan lereng yang rentan erosi seperti di daerah Kerinci dan Sungai Penuh, dengan peralihan dari kebun monokultur ke sistem tanaman campuran yang lebih tahan terhadap erosi dan longsoran. Ketiga, data terkait risiko bencana yang masih tertutup harus dibuka agar perbedaan angka antarlembaga bisa dijelaskan dan diawasi oleh masyarakat.
Hutan yang sudah hilang tidak bisa kembali lagi dalam satu malam. Namun izin berikutnya tetap bisa ditunda, dan warga yang ada di bawah tidak seharusnya terus membayar akibat keputusan yang diambil di atas.





