Mahasiswa News — Kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi masalah rutin setiap tahun di Provinsi Jambi. Dampaknya selalu dirasakan langsung oleh warga, mulai dari lahan yang rusak, udara tercemar kabut asap, aktivitas sehari-hari yang terganggu, hingga ancaman penyakit pernapasan. Kejadian yang terus berulang ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan di lapangan masih perlu diperkuat.
Persoalan ini tergambar jelas dari pemberitaan ANTARA News Jambi pada 11 November 2026, di mana Gubernur Jambi, Al Haris, meminta kejelasan status dan tata kelola lahan gambut agar tidak terus mengalami kebakaran setiap tahun. Dalam laporan tersebut, data KKI Warsi mencatat luas karhutla di Jambi sejak awal tahun hingga akhir Oktober 2026 telah mencapai 60.366 hektare, dengan sekitar 20.000 hektare di antaranya merupakan lahan gambut.
Sementara itu, detikcom pada 7 November 2026 melaporkan luas karhutla di Jambi berdasarkan data Satgas mencapai 5.304,03 hektare sejak Januari hingga 1 November 2026, disertai catatan 18.477 titik panas hasil pantauan satelit. Meskipun terdapat perbedaan angka dari kedua sumber tersebut akibat metode pendataan yang berbeda, saya melihat karhutla di Jambi bukan sekadar urusan memadamkan api. Ada persoalan lain yang perlu diperhatikan, seperti pengelolaan lahan, pengawasan wilayah rawan, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait.
Aturan Sudah Ada, Tapi Bagaimana Pelaksanaannya?
Jika dilihat dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan aturan untuk melindungi lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lewat Pasal 69 ayat (1) huruf h sudah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, lengkap dengan ancaman pidana pada Pasal 108. Selain itu, Pasal 87 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha yang merusak lingkungan untuk membayar ganti rugi dan memulihkan lahan yang rusak.
Di sektor kehutanan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa pemegang izin wajib bertanggung jawab jika terjadi kebakaran di wilayah kerjanya. Di tingkat daerah, ada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan peringatan dini serta membantu peralatan buka lahan tanpa bakar untuk warga.
Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, hal yang paling krusial adalah bagaimana aturan itu dilaksanakan secara nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi tulisan di atas kertas.
Menurut saya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengawasan terhadap lahan yang dikelola oleh perusahaan. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan izin kepada perusahaan, tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan pengelolaan lahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ini penting karena wilayah perkebunan dan lahan gambut memiliki risiko kebakaran yang perlu diperhatikan. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal dan bisa segera ditangani sebelum api semakin meluas.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap laporan mengenai kebakaran ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kebakaran dan pihak yang harus bertanggung jawab. Dengan begitu, penanganan karhutla tidak hanya berhenti pada pemadaman api, tetapi juga dilanjutkan dengan penyelesaian masalah hukumnya.
Pencegahan dan Keadilan Hukum Harus Berjalan Bersama.
Selama ini, penanganan karhutla sering kali baru sibuk saat api sudah membesar. Padahal, pencegahan tidak boleh diabaikan begitu saja. Sudah seharusnya pemerintah lebih proaktif memetakan wilayah rawan, mengecek kelengkapan sarana pemadaman secara rutin, serta menata ulang ekosistem gambut agar tidak terus menjadi sumber bencana tahunan yang merugikan banyak pihak. Penanganan yang hanya dilakukan setelah kebakaran semakin meluas justru akan membuat kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa menyelesaikan penyebab utamanya.
Pencegahan juga perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta cara mengelola lahan tanpa harus menggunakan api. Menurut saya, hal ini penting karena masyarakat juga membutuhkan cara yang lebih aman dan terjangkau untuk mengelola lahannya. Jadi, pemerintah tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga harus menyediakan bantuan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengikuti aturan tersebut.
Selain pencegahan, penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil. penegakan hukum tidak boleh hanya diarahkan kepada masyarakat kecil atau petani. Apabila ditemukan perusahaan atau pihak lain yang terbukti melanggar kewajiban dalam pengelolaan lahannya, tindakan hukum yang tegas harus diterapkan tanpa pandang bulu. Sesuai Pasal 10 Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016, perusahaan pemegang izin wajib menjaga dan memantau areal kerjanya dari bahaya kebakaran. Di sisi lain, warga juga perlu diberi pendampingan agar perlahan meninggalkan kebiasaan membakar kebun.
Penegakan hukum yang adil juga penting untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran hanya ditindak dengan teguran tanpa ada tindakan lanjutan, dikhawatirkan kejadian serupa akan terus terulang. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berani mengambil tindakan sesuai dengan bukti dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum hanya karena memiliki kekuasaan atau kepentingan ekonomi.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan lahan setelah kebakaran terjadi. Lahan yang sudah terbakar, terutama lahan gambut, tidak cukup hanya dibiarkan begitu saja setelah api berhasil dipadamkan. Perlu ada upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan agar lahan tersebut tidak mudah terbakar kembali. Pemulihan ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Jika hanya dilakukan pemadaman tanpa pemulihan, kerusakan yang sama bisa kembali terjadi pada tahun berikutnya.
Jangan Menunggu Kebakaran Terjadi untuk Bertindak.
Pada akhirnya, keberhasilan dalam menangani karhutla tidak hanya diukur dari seberapa cepat petugas memadamkan api, melainkan dari seberapa besar upaya pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya.
Asap kebakaran yang terus muncul seharusnya menjadi pengingat bahwa persoalan ini adalah tentang tanggung jawab hukum yang harus dijalankan. Jangan sampai setiap tahun kita hanya sibuk membicarakan luas lahan yang terbakar, sementara pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil diabaikan.
Menurut saya, pemerintah harus menjadikan karhutla sebagai persoalan yang perlu diselesaikan secara serius dan berkelanjutan, bukan hanya menjadi perhatian ketika musim kemarau tiba. Perusahaan harus menjalankan kewajibannya dalam menjaga lingkungan, sedangkan masyarakat juga perlu ikut menjaga lahan di sekitarnya. Semua pihak harus memahami bahwa lingkungan yang rusak akan memberikan dampak kepada banyak orang, bukan hanya kepada pihak yang mengelola lahan tersebut.
Dengan adanya kerja sama, pengawasan yang lebih baik, serta penegakan hukum yang tegas dan adil, diharapkan kebakaran hutan dan lahan di Jambi dapat dikurangi. Jangan sampai masyarakat harus terus menghadapi kepungan asap setiap tahun hanya karena tanggung jawab yang seharusnya dijalankan tidak dilaksanakan dengan baik.





