Mahasiswa News — Bagi penduduk Sumatera Selatan, fenomena asap telah menjadi peristiwa tahunan yang tak terhindarkan yaitu langit berubah menjadi kuning, masker cepat habis terjual, dan pusat kesehatan menjadi ramai. Terjadi pula pada tahun 2026, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 457. 066 kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut ( ISPA) dari Januari hingga 6 November 2026. Angka ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh asap, namun lonjakan jumlah kasus ini terjadi seiring dengan penurunan kualitas udara antara Agustus sampai Oktober. Secara keseluruhan, Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari tiga juta individu terpapar asap di tujuh provinsi sampai Agustus 2026.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLH) menindak puluhan perusahaan dan mencatat sekitar 85 ribu hektare area konsesi yang terbakar, sementara pemerintah daerah mendistribusikan masker dan membuka pos kesehatan. Namun, satu pertanyaan sering kali diabaikan “siapa yang akan menanggung biaya penderitaan mereka yang terpapar setelah asap menghilang?” Penulis berargumen bahwa di sinilah kelemahan hukum kita paling terasa. Korban asap sebenarnya memiliki hak konstitusional untuk lingkungan yang bersih dan sehat, namun hak ini belum dilengkapi dengan jalur pemulihan yang benar, khususnya dalam konteks restitusi, yaitu ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada korban oleh pelaku.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas hak untuk lingkungan hidup yang baik, Pasal 28D ayat (1) menyatakan perlunya kepastian hukum yang adil, sementara Pasal 28I ayat (4) menegaskan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup ( UU PPLH) menguraikan hak-hak ini dan mengatur jalur untuk pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Restitusi berbeda dari ganti rugi perdata dan kompensasi, restitusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan kompensasi ditanggung oleh negara ketika pelaku tidak dikenal atau tidak mampu. Korban asap terjebak dalam ketidakpastian di antara semua mekanisme tersebut dan tidak terlindungi oleh satu pun.
Saat ini, perlindungan yang ada sebagian besar adalah dalam bentuk layanan darurat, seperti pengobatan gratis untuk ISPA, pembagian masker, dan pos kesehatan. Meskipun langkah ini patut dipuji, ini tidak mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya. Pelayanan tersebut tidak dapat menggantikan hilangnya pendapatan para buruh harian dan pedagang kecil, biaya transportasi, maupun dampak jangka panjang sepeti semakin parahnya asma pada anak-anak. Bantuan yang disediakan juga dianggap jauh dari cukup dan semua biaya berasal dari uang publik, sehingga beban dari pencemaran justru ditanggung oleh negara dan korban, bukan pihak yang menyebabkan masalah tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa pencemar harus membayar.
Dengan jujur, kata"kekosongan hukum" sebaiknya digunakan dengan hati-hati karena ada norma jelas mengenai kompensasi lingkungan. Oleh karena itu, penulis mengistilahkannya sebagai kekosongan ganda yaitu kekosongan norma khusus karena para korban asap tidak terdaftar sebagai penerima restitusi dan tidak ada skema pendanaan khusus, serta kekosongan mekanisme karena norma umum ada tetapi sulit diterapkan. Ketidakadilan juga sangat jelas yaitu bagi korban umumnya individu dari kalangan ekonomi lemah, sementara pihak yang digugat adalah perusahaan besar yang memiliki sumber daya, sehingga hanya mereka yang sanggup bertahan berlama- lama yang bisa menikmati keadilan.
Penulis menyarankan empat langkah yaitu mengintegrasikan kebakaran hutan dan lahan dalam konsesi perusahaan yang menyebabkan korban massal ke dalam skema restitusi lewat penetapan LPSK disertai pedoman bagi para hakim, mendistribusikan sebagian dari kompensasi yang diperoleh negara untuk pemulihan kesehatan komunitas yang terdampak, dan menyiapkan kompensasi sementara dari negara dengan hak untuk menagih ulang kepada perusahaan yang terbukti bersalah.
Akhirnya, isu yang muncul bukanlah sekadar ketiadaan pasal tetapi juga ketiadaan jalur yang menghubungkan hak konstitusional dengan pemulihan yang nyata. Selama jalur tersebut belum ada, jaminan dalam Pasal 28H ayat (1) untuk korban asap akan terhenti hanya sebagai sebuah pernyataan. Ukuran keberhasilan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan tidak hanya diukur dari banyaknya konsesi yang dicabut, tetapi juga apakah warga yang mengalami dampaknya akhirnya mendapatkan hak mereka.





