Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk tahun 2027 diperkirakan hanya mencakup sekitar 90 ribu mahasiswa baru, jauh di bawah target ideal tahunan yang mencapai 220 ribu penerima. Angka ini terungkap dalam rapat tertutup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Komisi X DPR.
Penyusutan kuota ini memicu kekhawatiran karena KIP Kuliah selama ini menjadi jalur utama bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi. Tanpa beasiswa yang memadai, banyak calon mahasiswa berpotensi tertahan di jenjang menengah dan sulit memutus mata rantai kemiskinan.
Pemerintah berargumen bahwa pemangkasan terkait dengan penyesuaian anggaran dan prioritas belanja negara. Namun, kritikus menilai langkah ini berisiko memperlebar ketimpangan akses pendidikan tinggi, terutama di tengah biaya hidup dan uang kuliah yang terus meningkat di sejumlah perguruan tinggi negeri.
Di sisi lain, muncul wacana politik untuk memperluas pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga universitas negeri. Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana menggelar rapat terbatas untuk membahas skema tersebut, dengan sumber anggaran salah satunya diusulkan dari aset hasil pemberantasan korupsi.
Jika skema pendidikan gratis benar-benar diimplementasikan, pertanyaan kuncinya adalah konsistensi fiskal dan keberlanjutan pendanaan. Tanpa desain yang matang, upaya memperluas akses berisiko berbenturan dengan target defisit APBN yang ingin dijaga tetap di bawah 3 persen.